Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang
Di banyak wilayah Jabodetabek, tanah dan rumah masih berpindah tangan hanya dengan kuitansi atau surat jual beli di atas meterai. Masalahnya baru terasa bertahun-tahun kemudian: sertifikat tidak bisa dibalik nama, penjual sudah meninggal, atau ahli warisnya menolak menandatangani apa pun.
Artikel ini menjelaskan apakah jual beli tanah tanpa AJB sah menurut hukum, risikonya bagi pembeli, dan langkah yang bisa ditempuh agar tanah tercatat atas nama Anda.
- Jual beli tanah tanpa AJB bisa tetap sah secara perdata, tetapi tidak bisa langsung dipakai untuk balik nama sertifikat.
- Jika penjual masih ada dan kooperatif, jalan termudah adalah membuat AJB di hadapan PPAT sekarang.
- Jika penjual meninggal, menghilang, atau menolak, jalurnya adalah gugatan ke pengadilan negeri agar jual beli dinyatakan sah.
Apakah Jual Beli Tanah Tanpa AJB Sah?
Hukum tanah nasional berpijak pada hukum adat yang mengenal asas terang dan tunai: jual beli terjadi ketika harga dibayar dan tanah diserahkan secara terbuka. Karena itu, jual beli di bawah tangan tidak otomatis batal. Selama syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi, yaitu ada kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, jual beli tersebut mengikat penjual dan pembeli.
Persoalannya ada pada pendaftaran. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Artinya, kuitansi atau surat di bawah tangan tidak bisa langsung dipakai untuk balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan.
| Dokumen | Kekuatan hukum | Bisa untuk balik nama? |
|---|---|---|
| Kuitansi atau surat jual beli bermeterai | Bukti adanya perjanjian antara penjual dan pembeli | Tidak |
| PPJB (perjanjian pengikatan jual beli) | Mengikat para pihak untuk melakukan jual beli di kemudian hari | Tidak, harus ditindaklanjuti dengan AJB |
| AJB di hadapan PPAT | Akta otentik peralihan hak atas tanah | Ya |
| Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap | Menyatakan jual beli sah sesuai amar putusan | Ya, sesuai amar putusan |
Risiko Membeli Tanah Tanpa AJB
- Tanah dijual lagi. Penjual yang tidak beritikad baik bisa menjual tanah yang sama kepada pihak lain yang lebih dulu membuat AJB dan membalik nama sertifikat.
- Ahli waris tidak mengakui. Jika penjual meninggal, ahli waris bisa menyangkal adanya jual beli, terutama bila buktinya hanya kuitansi tanpa saksi.
- Sertifikat dijaminkan atau diblokir. Selama sertifikat masih atas nama penjual, tanah bisa dijaminkan ke bank atau terkena sita dalam perkara lain.
- Sulit dijual atau dijaminkan. Bank dan pembeli berikutnya umumnya mensyaratkan sertifikat atas nama pemilik.
- Tagihan pajak muncul belakangan. PPh penjual dan BPHTB pembeli tetap harus dibayar saat AJB dibuat.
Cara Mengurus Jika Penjual Masih Ada
Jika penjual masih hidup, mudah dihubungi, dan bersedia bekerja sama, cara paling cepat dan murah adalah menuntaskan jual beli di hadapan PPAT.
- Hubungi penjual dan sepakati penandatanganan AJB. Bawa kuitansi dan surat jual beli lama sebagai dasar.
- Minta PPAT melakukan pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan untuk memastikan tidak ada blokir, sita, atau hak tanggungan.
- Bayar pajak. Penjual membayar PPh atas pengalihan hak, sedangkan pembeli membayar BPHTB sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat.
- Tanda tangan AJB di hadapan PPAT bersama saksi.
- PPAT mendaftarkan peralihan hak ke Kantor Pertanahan sampai sertifikat terbit atas nama Anda.
Jika Penjual Sudah Meninggal
Kewajiban penjual untuk menyerahkan tanah tidak hilang ketika ia meninggal, tetapi beralih kepada ahli warisnya. Para ahli waris dapat bersama-sama menandatangani AJB di hadapan PPAT dengan melampirkan dokumen pewarisan, seperti akta kematian dan surat keterangan waris. Jika ada ahli waris yang menolak atau tidak diketahui keberadaannya, penyelesaiannya kembali ke musyawarah atau pengadilan.
Jalur Gugatan ke Pengadilan Negeri
Jika penjual atau ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya atau menolak menandatangani AJB, pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah letak tanah. Dalam praktik, gugatan seperti ini umumnya memohon agar hakim:
- menyatakan jual beli antara penggugat dan tergugat sah dan mengikat;
- menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;
- menyatakan putusan dapat dipakai sebagai dasar pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan.
Dalam menilai perkara seperti ini, hakim memperhatikan apakah pembeli beritikad baik. Rumusan Kamar Perdata dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 memberi kriteria, antara lain jual beli dilakukan dengan prosedur yang sah, misalnya di hadapan PPAT, atau untuk tanah yang belum terdaftar dilakukan secara tunai dan terang di hadapan atau diketahui kepala desa/lurah, didahului penelitian status tanah, dengan harga yang layak, serta pembeli bersikap hati-hati dengan meneliti objek tanah.
Pembeli tanah bersertifikat yang bertransaksi tanpa PPAT tetap bisa menang, tetapi beban pembuktiannya lebih berat. Karena itu, siapkan bukti sebanyak mungkin: kuitansi dan surat jual beli, bukti transfer, saksi yang hadir saat transaksi, bukti penguasaan fisik seperti tinggal di lokasi atau membayar PBB, serta fotokopi sertifikat atau girik.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana dengan tanah girik yang dibeli tanpa AJB?
Girik bukan bukti kepemilikan, melainkan petunjuk pembayaran pajak atas tanah bekas milik adat. PP No. 18 Tahun 2021 memberi batas waktu lima tahun bagi pemegang alat bukti tertulis tanah bekas milik adat untuk mendaftarkannya. Setelah batas itu lewat, dokumen tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam pendaftaran tanah, sehingga pembeli tanah girik perlu segera mengurus pendaftaran dengan riwayat tanah yang lengkap.
Apakah PPJB sama dengan AJB?
Tidak. PPJB adalah janji untuk melakukan jual beli di kemudian hari, biasanya karena harga belum lunas atau sertifikat masih diurus. Hak atas tanah baru beralih dan dapat didaftarkan setelah AJB ditandatangani di hadapan PPAT.
Berapa lama gugatan pengesahan jual beli di pengadilan?
Mahkamah Agung menargetkan perkara perdata tingkat pertama selesai paling lama lima bulan. Waktu sebenarnya bergantung pada pemanggilan para pihak, terutama bila tergugat tidak diketahui alamatnya, dan ada atau tidaknya upaya hukum lanjutan.
Bisakah langsung lapor polisi jika penjual menjual tanah ke orang lain?
Bisa, jika ada unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan. Namun, laporan pidana tidak otomatis mengembalikan hak atas tanah. Untuk memulihkan hak, umumnya tetap diperlukan gugatan perdata.
Butuh Pendampingan untuk Tanah Anda?
Advokat mitra kami dapat menilai bukti jual beli Anda, menghubungi penjual atau ahli warisnya, hingga mengajukan gugatan bila perlu. Lihat layanan pengacara sengketa tanah di Perdata.co.id, atau ceritakan situasi Anda melalui WhatsApp 0812-5555-9514.
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Ketentuan pajak dan persyaratan administrasi dapat berbeda di setiap daerah.










