Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan: Syarat, Biaya, dan Jika Ahli Waris Tidak Sepakat

- Penulis

Saturday, 21 November 2026 - 10:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang

Banyak keluarga menunda mengurus sertifikat tanah yang masih atas nama orang tua yang sudah meninggal. Selama sertifikat belum dibalik nama, tanah tidak bisa dijual atau dijaminkan ke bank, dan risiko sengketa antar ahli waris makin besar seiring waktu.

Artikel ini menjelaskan cara balik nama sertifikat tanah warisan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan informasi layanan Kementerian ATR/BPN: syarat dokumen, komponen biaya, pilihan atas nama siapa sertifikat didaftarkan, dan langkah bila ahli waris tidak sepakat.

ADVERTISEMENT

Konsultasi Hukum Perdata - Perdata.co.id

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengapa Harus Segera Dibalik Nama?

Kementerian ATR/BPN mengingatkan bahwa sertifikat yang masih atas nama pewaris tidak bisa ditransaksikan maupun diagunkan, dan rawan memicu sengketa di kemudian hari. Masalahnya bertambah jika salah satu ahli waris generasi pertama ikut meninggal sebelum balik nama diurus, karena hak beralih ke ahli waris pengganti dan pihak yang harus dilibatkan menjadi lebih banyak.

Syarat Balik Nama Sertifikat Warisan

Pasal 42 ayat (1) PP 24/1997 menentukan bahwa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diajukan oleh ahli waris dengan menyerahkan sertifikat, surat kematian pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Dalam praktik layanan Kantor Pertanahan, dokumen yang umumnya diminta adalah:

  • Formulir permohonan yang diisi dan ditandatangani di atas meterai.
  • Surat kuasa, jika pengurusan dikuasakan kepada orang lain.
  • Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga para ahli waris, dicocokkan dengan aslinya.
  • Sertifikat hak atas tanah yang asli.
  • Akta kematian pewaris.
  • Surat keterangan waris sesuai peraturan yang berlaku, serta akta wasiat notariil bila ada.
  • Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.
  • Bukti pembayaran BPHTB dan bukti terkait PPh sesuai ketentuan.

Surat keterangan waris dapat berbentuk, misalnya, surat keterangan yang dibuat para ahli waris dan dikuatkan lurah dan camat, akta keterangan hak mewaris dari notaris, atau penetapan pengadilan. Tanyakan ke Kantor Pertanahan setempat bentuk mana yang diterima untuk kasus Anda.

Atas Nama Siapa Sertifikat Didaftarkan?

Kondisi ahli waris Didaftarkan atas nama Dasar
Ahli waris hanya satu orang Ahli waris tersebut Pasal 42 ayat (3) PP 24/1997
Lebih dari satu dan ada akta pembagian waris yang memberikan tanah kepada satu orang Ahli waris yang ditunjuk dalam akta Pasal 42 ayat (4) PP 24/1997
Lebih dari satu dan belum ada akta pembagian waris Seluruh ahli waris sebagai hak bersama Pasal 42 ayat (5) PP 24/1997

Jika sertifikat sudah terdaftar sebagai hak bersama, para ahli waris tetap bisa membaginya kemudian. Pasal 51 PP 24/1997 mengatur bahwa pembagian hak bersama menjadi hak masing-masing didaftarkan berdasarkan akta PPAT yang memuat kesepakatan para pemegang hak bersama.

Komponen Biaya Balik Nama Waris

  • BPHTB. Perolehan karena waris tetap dikenai BPHTB, dengan nilai tidak kena pajak yang ditetapkan pemerintah daerah. Hitung dan bayar di Bapenda setempat.
  • PPh. Untuk pengalihan karena warisan, umumnya diurus surat keterangan bebas PPh di kantor pajak. Tanyakan persyaratannya sebelum mendaftar ke BPN.
  • PNBP pendaftaran peralihan. Menurut penjelasan ATR/BPN, rumusnya nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, lalu dibagi 1.000.
  • Biaya akta, jika menggunakan akta pembagian waris di PPAT atau jasa notaris.

Estimasi biaya layanan pertanahan dapat disimulasikan melalui aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN.

Langkah Mengurus Balik Nama Waris

  1. Kumpulkan dokumen identitas seluruh ahli waris, akta kematian, dan sertifikat asli.
  2. Buat surat keterangan waris dan, bila tanah akan diberikan kepada satu orang, akta pembagian waris.
  3. Urus BPHTB di Bapenda dan keterangan PPh di kantor pajak.
  4. Daftarkan permohonan di Kantor Pertanahan tempat tanah berada, langsung atau melalui PPAT atau kuasa.
  5. Ambil sertifikat yang sudah tercatat atas nama ahli waris sesuai jadwal dari Kantor Pertanahan.

Jika Ahli Waris Tidak Sepakat

Masalah paling sering bukan di BPN, melainkan di keluarga: ada ahli waris yang menolak tanda tangan, menguasai sertifikat asli, atau tidak diketahui keberadaannya. Langkah yang bisa ditempuh:

  • Musyawarah keluarga dengan pembagian yang jelas dan dituangkan tertulis.
  • Mediasi dengan pendamping netral agar kesepakatan bisa dibuat dalam akta.
  • Gugatan atau permohonan ke pengadilan untuk menetapkan ahli waris dan pembagiannya. Bagi yang beragama Islam ke Pengadilan Agama, selain itu ke Pengadilan Negeri.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah ada batas waktu untuk balik nama waris?

Semakin lama ditunda, semakin rumit pengurusannya, terutama jika ahli waris generasi pertama ikut meninggal. Karena itu, sebaiknya segera diurus setelah dokumen waris lengkap.

Bisakah tanah warisan dijual sebelum dibalik nama?

Transaksi atas tanah terdaftar harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Jadi, peralihan karena pewarisan perlu didaftarkan lebih dulu, atau dilakukan bersamaan sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Pertanahan.

Bagaimana jika sertifikat asli hilang?

Ahli waris perlu lebih dulu mengurus penerbitan sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan, yang umumnya disertai laporan kehilangan dari kepolisian dan pengumuman sesuai prosedur.

Butuh Bantuan Mengurus Tanah Warisan?

Advokat mitra kami dapat membantu memetakan ahli waris, menyiapkan dokumen, memfasilitasi mediasi keluarga, hingga mengajukan gugatan bila diperlukan. Lihat layanan pengacara sengketa waris di Perdata.co.id, atau ceritakan situasi Anda melalui WhatsApp 0812-5555-9514.

Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Persyaratan dan biaya dapat berbeda di setiap Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah.

AS

Ditinjau Oleh

Ahmad Sayadi

S.H., M.H., C.Med.

Advokat MitraDosen Hukum, Universitas Pamulang

Pendiri yang berfokus sebagai Advokat, akademisi, dan Mediator Tersertifikasi Mahkamah Agung yang berdedikasi memberikan analisis hukum kritis serta pendampingan menyeluruh (litigasi maupun non-litigasi). Berkomitmen menghadirkan solusi penyelesaian sengketa yang efektif melalui jalur mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ditulis oleh Tim Redaksi Sengketaku.com

Tentang Kami
Konsultasi

Berita Terkait

Hibah Tanah Orang Tua ke Anak: Syarat, Biaya, dan Bisakah Ditarik Kembali?
Sengketa Warisan Tanah: Cara Membagi dan Menggugat Ahli Waris Lain
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 10:39 WIB

Hibah Tanah Orang Tua ke Anak: Syarat, Biaya, dan Bisakah Ditarik Kembali?

Saturday, 21 November 2026 - 10:07 WIB

Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Warisan: Syarat, Biaya, dan Jika Ahli Waris Tidak Sepakat

Friday, 20 November 2026 - 10:23 WIB

Sengketa Warisan Tanah: Cara Membagi dan Menggugat Ahli Waris Lain

Berita Terbaru

Sengketa Tanah & Properti

Cara Cek Sertifikat Tanah Sebelum Membeli: Lewat Sentuh Tanahku dan PPAT

Saturday, 21 Nov 2026 - 10:34 WIB

Sengketa Tanah & Properti

Jual Beli Tanah Tanpa AJB: Sah atau Tidak, dan Cara Mengurus Sertifikatnya

Saturday, 21 Nov 2026 - 09:46 WIB

Sengketa Tanah & Properti

Sertifikat Tanah Ganda: Mana yang Sah dan Cara Menyelesaikannya

Friday, 20 Nov 2026 - 10:28 WIB