Meminjamkan uang kepada teman, saudara, atau rekan bisnis sering diawali rasa percaya. Masalah muncul ketika jatuh tempo lewat dan peminjam mulai sulit dihubungi. Pertanyaan yang paling sering muncul: utang tidak dibayar, sebaiknya disomasi, digugat, atau dilaporkan ke polisi?
Jawabannya bergantung pada bukti yang Anda pegang dan bagaimana utang itu terjadi. Berikut penjelasannya.
- Tidak mampu membayar utang bukan tindak pidana (Pasal 19 ayat (2) UU HAM).
- Utang sampai Rp500 juta bisa ditagih lewat gugatan sederhana yang selesai maksimal 25 hari kerja.
- Laporan pidana hanya tepat bila sejak awal ada unsur penipuan atau penggelapan.
Utang Piutang pada Dasarnya Urusan Perdata
Utang piutang lahir dari perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUHPerdata). Jika peminjam tidak mengembalikan uang sesuai kesepakatan, ia melakukan wanprestasi. Penyelesaiannya ada di ranah perdata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan semata-mata karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jadi, ketidakmampuan membayar saja bukan tindak pidana.
Langkah 1: Rapikan Bukti Utang
Kekuatan posisi Anda sangat ditentukan oleh bukti. Bukti yang bisa dipakai antara lain:
- surat perjanjian utang atau surat pengakuan utang;
- kuitansi atau tanda terima uang;
- bukti transfer bank;
- chat WhatsApp atau email yang memuat pengakuan utang, jumlah, dan janji bayar;
- saksi yang melihat penyerahan uang;
- jaminan yang diserahkan, misalnya BPKB atau sertifikat.
Pengakuan peminjam dalam chat seperti “iya, nanti aku bayar sisanya bulan depan” adalah bukti berharga. Simpan tangkapan layarnya dan jangan hapus percakapan aslinya.
Langkah 2: Tagih Secara Tertulis, Lalu Somasi
Mulailah dengan penagihan baik-baik. Jika tidak ada tanggapan, kirim somasi: surat teguran resmi yang menyebutkan jumlah utang, dasar utang, batas waktu pembayaran, dan konsekuensi hukum bila diabaikan. Anda bisa memakai contoh surat somasi utang piutang sebagai acuan.
Somasi sering kali cukup untuk membuat peminjam membayar atau setidaknya menawarkan cicilan. Jika ada tawaran cicilan, tuangkan dalam kesepakatan tertulis baru yang ditandatangani kedua pihak.
Langkah 3: Pilih Jalur Gugatan
Gugatan Sederhana (Nilai sampai Rp500 Juta)
Untuk utang dengan nilai paling banyak Rp500 juta, jalur yang paling efisien adalah gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah Perma Nomor 4 Tahun 2019. Ciri utamanya:
- diperiksa hakim tunggal;
- wajib diputus paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama;
- pembuktiannya sederhana;
- bisa diajukan sendiri tanpa advokat.
Gugatan Wanprestasi Biasa
Untuk utang di atas Rp500 juta, atau jika perkaranya kompleks, ajukan gugatan wanprestasi biasa ke pengadilan negeri. Anda dapat meminta sita jaminan atas harta tergugat agar tidak dipindahtangankan selama perkara berjalan.
Eksekusi Jaminan
Jika utang dijamin dengan hak tanggungan (tanah) atau fidusia (kendaraan) yang didaftarkan resmi, kreditur punya jalur eksekusi jaminan yang lebih cepat. Jaminan yang hanya berupa “titip BPKB” tanpa akta fidusia tidak memberi hak eksekusi langsung. Anda tetap perlu menggugat, tetapi dokumen yang dititipkan menjadi bukti pendukung.
Tidak sempat mengurus sendiri ke pengadilan? Anda bisa menunjuk pendamping hukum untuk menyiapkan gugatan dan mewakili Anda di sidang. Konsultasi awal dapat dilakukan melalui perdata.co.id.

Langkah 4: PKPU atau Pailit (untuk Kasus Bisnis)
Jika debitur adalah perusahaan atau pengusaha yang punya sedikitnya dua kreditur dan sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) atau pailit ke Pengadilan Niaga berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004. Jalur ini kuat untuk memaksa debitur besar bernegosiasi, tetapi biaya dan risikonya juga lebih besar.
Kapan Utang Bisa Dilaporkan ke Polisi?
Utang piutang bisa bergeser ke ranah pidana jika ada unsur berikut:
- Penipuan: sejak awal peminjam memakai nama palsu, jabatan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan agar Anda menyerahkan uang. Kuncinya ada niat menipu sejak awal, bukan baru tidak mampu bayar belakangan.
- Penggelapan: uang atau barang diserahkan untuk tujuan tertentu (misalnya titipan atau modal usaha bersama), tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa hak.
- Cek atau bilyet giro kosong yang diberikan dengan niat menipu.
Penipuan dan penggelapan diatur dalam KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Melaporkan utang biasa sebagai penipuan tanpa unsur yang jelas berisiko ditolak atau dihentikan penyidik. Laporan yang tidak berdasar bahkan bisa menimbulkan laporan balik.
Perbandingan Singkat
| Jalur | Cocok untuk | Kelebihan | Catatan |
|---|---|---|---|
| Somasi | Semua kasus | Murah dan cepat | Tidak memaksa secara hukum |
| Gugatan sederhana | Utang hingga Rp500 juta | Selesai sekitar 25 hari kerja | Domisili para pihak harus jelas |
| Gugatan biasa | Utang besar atau kompleks | Bisa sita jaminan | Proses berbulan-bulan |
| PKPU/Pailit | Debitur bisnis, ada 2+ kreditur | Tekanan kuat | Biaya dan risiko besar |
| Laporan pidana | Ada unsur penipuan/penggelapan | Efek jera | Tidak otomatis mengembalikan uang |
Berapa Lama Hak Menagih Utang Berlaku?
Menurut Pasal 1967 KUHPerdata, tuntutan hukum pada umumnya kedaluwarsa setelah 30 tahun. Meski begitu, jangan menunda. Semakin lama, semakin sulit menemukan debitur dan semakin besar risiko hartanya sudah habis.
Kesimpulan
Utang yang tidak dibayar pada dasarnya diselesaikan secara perdata: rapikan bukti, kirim somasi, lalu gugat. Gugatan sederhana adalah pilihan efisien untuk nilai sampai Rp500 juta. Jalur pidana hanya tepat bila ada penipuan atau penggelapan, bukan sekadar gagal bayar.
Butuh bantuan menagih utang secara hukum? Tim di perdata.co.id siap membantu menyusun somasi, mengajukan gugatan sederhana, hingga mendampingi proses di pengadilan.
Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.









